Pengembangan Kasus Pembunuhan Salim Kancil

Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny Kabur Harman menyebutkan bahwa ada unsur pembiaran dalam kasus pembunuhan terhadap petani dan aktivis lingkungan hidup Salim Kancil di Desa Selok Awar-Awar, Lumajang, Jawa Timur. Kesimpulan tersebut diperoleh Benny setelah tim investigasi Komisi III mendapatkan sejumlah keterangan dari masyarakat setempat, aparat kepolisian dan pihak keluarga Tosan yang juga menjadi korban penganiayaan.

Politisi Partai Demokrat tersebut menuturkan, Komisi III menduga ada oknum yang berasal dari kepolisian setempat, Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD yang turut mendukung pembiaran pembunuhan terhadap Salim. Oleh karena itu Benny mendesak aparat penegak hukum untuk mencari dan menindak tegas pihak-pihak yang berada di belakang layar. Secara terpisah, anggota Komisi III DPR, Arsul Sani menyebutkan tim investigasi Komisi III telah menemukan tiga fakta terkait pembunuhan Salim Kancil. Ketiga fakta tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi Komisi III DPR untuk disampaikan ke lembaga-lembaga terkait.

Fakta pertama yang ditemukan adalah bahwa Salim Kancil bukan hanya sekadar aktivis yang hendak menyelamatkan lingkungan pantai di desanya saja. Melainkan juga seorang pemilik sawah yang sudah hancur dan lahan persawahannya tidak bisa ditanami lagi akibat penambangan pasir. Temuan kedua, bahwa pihak Polres Lumajang dinilai kurang responsif pada saat menerima laporan dari korban ketika mendapatkan ancaman dari seseorang, dan seolah membiarkan laporan tersebut. Ketiga, terkesan bahwa jajaran dalam Pemda setempat juga membiarkan penambangan liar tersebut berlangsung terus karena sudah dua tahun lebih.

Atas ketiga fakta tersebut, Komisi III mendesak Polda Jatim untuk tidak hanya mengusut kasus tersebut dari sisi penganiayaan dan pembunuhan melainkan juga dari sisi perusakan lingkungan hidup dan penambangan ilegal. Lebih lanjut, Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini menuturkan bahwa Komisi III menduga Kepala Desa Selok Awar-Awar, Haryono, melakukan pembagian dana hasil penambangan pasir ilegal ke beberapa pihak tertentu untuk melegalkan rencana jahatnya tersebut.

Sidang pelanggaran disiplin dilakukan pada hari Senin, 12 Oktober 2015 terhadap tiga anggota polisi yang terlibat kasus penambangan liar di Pantai Watu Pecak, Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Lumajang, digelar di ruang sidang Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Jawa Timur. Tiga polisi tersebut adalah bekas Kepala Kepolisian Sektor Pasirian Ajun Komisaris Sudarminto, Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Pasirian Inspektur Dua Samsul Hadi, dan anggota Badan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Selok Awar-awar Ajun Inspektur Dua Sigit Pramono. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi ini menghadirkan tiga orang, yaitu Eko sebagai penanggung jawab alur keuangan pembangunan Selok Awar-awar, Kepala Desa Selok Awar-awar Hariono, dan pengurus alat berat, Harmoko.

Sidang diawali dengan terperiksa dipanggil dan digiring duduk di sebelah kiri pendamping. Setelah itu saksi dihadirkan dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dalam keterangannya, tiga saksi tersebut menjelaskan ke mana saja aliran dana hasil penambangan liar di Selok Awar-awar, termasuk ke kantong tiga polisi tersebut. Dalam pengakuannya, kepala desa mengaku memberikan uang tersebut secara intensif pada Kapolsek Pasirian sebanyak 1 juta rupiah, pada Babinkamtibnas dan Kanit Reskrim 500 ribu rupiah. Setelah mendengarkan keterangan saksi-aksi, sidang yang dipimpin Wakil Kepala Polres Lumajang Komisaris Iswahap tersebut diakhiri dan akan dilanjutkan lagi pada Kamis, 15 Oktober 2015.

Kasus ini bermula dari penganiayaan oleh puluhan preman protambang pasir terhadap Salim alias Kancil dan Tosan. Kancil yang tewas dalam penganiayaan itu awalnya menentang penambangan liar di Watu Pecak karena mengakibatkan rusaknya lingkungan dan persawahan. Dalam pengusutan Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jawa Timur, ditemukan bukti bahwa tiga polisi tersebut menerima gratifikasi dari kegiatan tambang tanpa izin tersebut. Polda Jawa Timur sendiri membagi berkas kasus tersebut menjadi enam, antara lain pembunuhan, penganiayaan, serta penambangan ilegal. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Timur Komisaris Besar Raden Argo Yuwono mengatakan jumlah tersangka penambangan ilegal 13 orang.

Polisi menetapkan lima orang sebaai buron atau Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam tragedi Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jatim. Kapolres Lumajang AKBP Fadly Munzir Ismail tidak merinci kelimanya menjadi DPO dalam kasus apa. Ia hanya menjawab bahwa kelimanya termasuk dalam kasus penganiayaan atau pembunuhan dan penambangan ilegal. Ia berharap warga juga kooperatif membantu proses penyidikan kasus yang bermula dari penganiayaan dua warga penolak tambang pasir laut, Salim Kancil dan Tosan.

Tosan menjalai operasi akibat terluka parah di RS Saiful Anwar Malang. Kini Tosan sudah pulang ke rumahnya dan dijaga ketat oleh pihak kepolisian yang bersenjata lengkap untuk menjamin Tosan agar tidak digangggu bahkan dianiaya lagi oleh preman-preman itu.

Sementara itu terkait saksi-saksi, pihak kepolisian masih menjaganya. Polisi menjaga saksi yang termasuk dalam berita acara pemeriksaan juga enam orang saksi yang dilindungi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Saat ditanya pemeriksaan kepada Tosan, Fadly menjawab masih belum dilakukan, menunggu agar Tosan kondisinya lebih sehat.