Asuransi Syariah

Pendahuluan

1.    Latar Belakang

Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia, adanya peristiwa yang tidak bisa diprediksi, membuat seseorang khawatir akan kedatangannya, baik dari segi jiwa maupun harta atau kekayaannya. Oleh karena itu setiap manusia selalu menghadapi resiko yang merupakan sifat hakiki manusia yang menunjukkan ketidakberdayaannya dibandingkan dihadapan sang pencipta.

Adanya lembaga penjamin yang mampu menangani permasalahan tersebut sangatlah diharapkan. Hadirnya asuransi merupakan jalan terang terbukanya harapan. Sebenarnya konsep asuransi Islam sudah diterapkan sejak zaman Rasulullah yang disebut dengan aqilah. Asuransi Syariah sudah pasti berbeda dengan produk asuransi konvensional lainnya. Asuransi syariah ini merupakan salah satu produk asuransi yang berbasis syariah dimana ajaran Islam menjadi landasan hukumnya. Tidak hanya landasan hukum yang berbeda, prinsip kerja, dan semua tatanan konsepnya pun sangat jelas berbeda. Namun tujuan produk asuransi syariah ini sama dengan produk-produk asuransi konvensional, dimana sebagai sarana perlindungan secara menyeluruh untuk diri pribadi dan keluarga untuk masa depan.

2.    Rumusan Masalah

A.  Pengertian asuransi syariah

B.  Prinsip kerja asuransi syariah

C.  Perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional

Pembahasan

A.  Pengertian asuransi syariah

Dalam bahasa Arab asuransi disebut at-ta’min, penanggung disebut mu’ammin sedangkan tertanggung disebut mu’amman lahu atau musta’min. Menta’minkan sesuatu artinya seseorang membayar atau menyerahkan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang. Husain Hamis Hisan mengatakan bahwa asuransi adalah sikap ta’awun yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi antara sejumlah besar manusia. Semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling menolong dalam mengahadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-masing peserta. Dengan pemberian (derma) tersebut, mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah. Dengan demikian, auransi adalah ta’awun yang terpuji yang saling menolong dalam berbuat kebaikan dan takwa. Dengan demikian ta’awun mereka saling membantu antar sesama.

Pengertian Asuransi Syariah berdasarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) tahun 2001 dalam fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 bagian pertama mengenai ketetuan umum angka 1, disebutkan bahwa asuransi syariah (Ta’min, Takaful, Tadhamun) adalah sebuah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

Oleh sebab itu, premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan dan dana tabarru’. Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi syariah dan akan mendapatkan alokasi bagi hasil dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila yang bersangkutan mengajukan klaim, baik berupa klaim manfaat asuransi. Sedangkan tabarru’ adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhlaskan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi.

Kemunculan usaha perasuransian syariah tidak bisa lepas dari keberadaan usaha perasuransian konvensional yang sudah ada sejak lama. Dalam rangka pengembangan perekonomian umat jangka panjang, maka masyarakat muslim perlu konsisten mengaplikasikan prinsip-prinsip perniagaan syariah berdasarkan nash-nash yang jelas atau pendapat para pakar ekonomi Islam. Asuransi syariah merupakan lembaga ekonomi syariah yang dapat membawa umat Islam ke arah kemakmuran patut diwujudkan dan merupakan sebuah keniscayaan.

Bersamaan beroperasinya bank syariah maka diperlukan kehadiran jasa asuransi syariah, berdasarkan pemikiran tersebut Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) pada tanggal 27 Juli 1993 melalui yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan perusahaan Asuransi Tugu Mandiri sepakat memprakarsai pendirian asuransi takaful, dari tiga lembaga ini membentuk Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI), yang dipimpin oleh direktur utama PT Syarikat Takaful Idonesia (STI), Rahmat Saleh. Sebagai langkah awal, lima orang anggota TEPATI melakukan studi banding ke Malaysia pada September 1993. Malaysia merupakan negara ASEAN pertama yang menerapkan asuransi dengan prinsip syariah sejak tahun 1985. Di negara jiran ini, asuransi syariah dikelola oleh Syarikat Takaful Malaysia Sdn. Bhd.

Syarikat Takaful Indonesia mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum setelah melaksanakan berbagai seminar nasional bertempat di Jakarta. Secara resmi, PT Asuransi Takaful Keluarga didirikan pada 25 Agustus 1994, dengan modal disetor ebesar Rp 5 Miliar. Sementara PT Asuransi Takaful Umum secara resmi didirikan pada 2 Juni 1995.

Saat ini, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah operator asuransi syariah cukup banyak di dunia. Berdasarkan data Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), terdapat 49 pemain asuransi syariah di Indonesia yang telah mendapatkan rekomendasi syariah. Mereka terdiri dari 40 operator asuransi syariah, tiga reasuransi syariah dan enam broker asuransi dan reasuransi syariah dimana perusahaan asuransi yang benar-benar secara penuh beroperasi sebagai perusahaan asuransi syariah ada tiga, yaitu Asuransi Takaful Keluarga, Asuransi Takaful Umum dan Asuransi Mubarakah.

 Dalam ajaran Islam, musibah bukanlah hanya permasalahan individual, melainkan masalah kelompok walaupun musibah ini hanya menimpa individu tertentu. Apalagi jika musibah tersebut mengenai masyarakat luas seperti tsunami, gempa bumi atau banjir. Berdasarkan ajaran inilah, tujuan asuransi sangat sesuai dengan semangat ajaran tersebut.

B.  Prinsip kerja asuransi syariah

Pada umumnya produk asuransi syariah yang ditawarkan setiap perusahaan asuransi di Indonesia mempunyai prinsip kerja yang sama yaitu semuanya berlandaskan ajaran agama Islam yang mengacu pada Al-Qur’an dan Hadist. Selain itu, produk keuangan ini mengedepankan sistem tolong menolong untuk seluruh pengguna, sehingga tercipta kebersamaan diantara seluruh nasabah. Adapun secara lengkap tentang prinsip kerja asuransi syariah, yaitu :

1.    Asuransi Syariah mengutamakan konsep adanya saling tolong menolong dan tanggung jawab secara bersama. Dalam bahasa arab hal ini disebut “takaful” yang berarti saling tolong menolong dan menjamin antara sesama kelompok.

2.    Akad asuransi syariah adalah berbeda dengan kesepakatan atau kontrak jual beli di mana pihak yang satu menawarkan dan pihak lain setuju dan bersedia membeli produk atau layanan dengan jumlah harga yang telah ditentukan sebelumnya.

3.    Akad asuransi syariah ini adalah kesepakatan antara pihak yang mengajukan permohonan asuransi dengan pihak dari perusahaan asuransi untuk bersama-sama menjamin dan menolong semuanya dari masalah yang membuat kemalangan dan kesusahan. Kesepakatan ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan dana secara bersama.

4.    Sesuai dengan ketentuan asuransi syariah yang bertujuan untuk saling tolong menolong sesama anggotanya, maka jia ada satu orang anggota yang menderita kerugian karena hal apapun maka anggota tersebut akan menerima dana yang jumlahnya atas kesepakatan bersama. Kerugian yang dimaksud bukan seperti yang ada pada asuransi konvensional dimana kerugian tersebut merupakan pemindahan tanggung jawab ke pihak lain atau pihak perantara.

5.    Dalam sebuah perjanjian atau akad, para pesertanya yaitu pihak tertanggung dan juga pihak penanggung. Semua peserta diwajibkan membayar sejumlah dana sebagai kontribusi ke dalam dana bersama yang biasa disebut “dana takaful”. Kisaran besar dana kontribusi tersebut haruslah sesuai dengan tingkat resiko dan dapat dihitung dengan mudah menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan juga secara modern di bidang aktuaria.

6.    Setiap peserta asuransi syariah ini juga diwajibkan menyetorkan atau menyisihkan dana sumbangan “tabarru” yang disesuaikan dengan biaya resiko. Ini dimaksudkan untuk memberikan dana bantuan atau santunan kepada anggota yang mengalami masalah keuangan seperti musibah dan sebagainya.

7.    Semua peserta asuransi ini juga berhak mendapatkan dana surplus atau keuntungan yang diambil setelah pembayaran klaim reasuransi cadangan teknis dan juga termasuk biaya didalamnya. Pembagian dana surplus ini memakai sistem yang telah disepakati ketika akad dilakukan. Namun jika terjadi kekurangan dana, para peserta juga ikut bertanggung jawab secara kolektif untuk menutupi kekurangan tersebut dimana kisaran beban biayanya diambil dari proporsi masing-masing.

8.    Perusahaan asuransi yang menawarkan produk asuransi ini merupakan pengelola dana takaful semua anggota yang dipilih melalui kontrak perwakilan atau “wakalah”. Perusahaan asuransi sebagai pengelola juga mendapatkan keuntungan yang berupa fee seperti management fee dan performace fee jika terjadi keuntungan setiap pengelolaan dana yang dilakukan perusahaan asuransi tersebut.

9.    Perusahaan asuransi yang bertindak sebagai pengelola juga ikut bertanggung jawab untuk meminjamkan modal jika terjadi kerugian atau defisit untuk menutupi kekurangan atas kerugian tersebut. Pinjaman tersebut akan dikembalikan jika di tahun berikutnya terjadi surplus. Modal yang dimiliki oleh sebuah perusahaan asuransi juga ikut menentukan kapasitas dana takaful tersebut.

Di dalam operasional asuransi syari’ah yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, membantu dan melindungi diantara para peserta sendiri. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi fakta perjanjian tersebut.
Adapun proses yang dilalui seputar mekanisme kerja asuransi syariah dapat diuraikan:

1.    Underwriting

Underwriting adalah proses penafsiran jangka hidup seorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya resiko untuk menentukan besarnya premi. Underwriting asuransi syariah bertujuan memberikan skema pembagian resiko yang proposional dan adil diantara para peserta yang secara relatif homogen.

Dalam melakukan proses underwriting terdapat tiga konsep penting yang menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima dan menolak suatu penutupan resiko. Pertama, kemungkinan menderita kerugian, kondisi ini diramalkan berdasarkan apa yang terjadi pada masa lalu. Kedua, tingkat resiko, yaitu ketidakpastian akan kerugian pada masa yang akan datang. Ketiga, hukum bilangan dimana makin banyak obyek yang mempunyai resiko yang sama atau hampir sama, akan makin bertambah baik bagi perusahaan karena penyebaran risiko akan lebih luas dan kemungkinan menderita kerugian dapat secara sistematis diramalkan.

2.    Polis

Polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Polis asuransi merupakan bukti auntetik berupa akta mengenai adanya perjanjian asuransi

3.    Premi

Premi asuransi bagi peserta secara umum bermanfaat untuk menentukan besar tabungan peserta asuransi, mendapatkan santunan kebajikan atau dana klaim terhadap suatu kejadian yang mengakibatkan terjadinya klaim, menambahkan investasi pada masa yang akan datang. Sedangkan bagi perusahaan premi berguna untuk menambah investasi pada suatu usaha untuk dikelola. Premi yang dikumpulkan dari peserta paling tidak harus cukup untuk menutupi tiga hal, yaitu klaim resiko yang dijamin, biaya akuisisi, dan biaya pengelolaan operasional perusahaan.

4.    Pengelolaan dana asuransi

Pengelolaan dana asuransi (premi) dapat dilakukan dengan akad mudharabah, mudharabah musyarakah, atau wakalah bil ujrah. Pada akad mudharabah, keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari investasi (sistem bagi hasil). Para peserta asuransi syariah berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai pihak yang menjalankan modal. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara peserta dan perusahaan sesuai ketentuan yang telah disepakati.

Pada akad mudharabah musyarakah, perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib yang menyertakan modal atau dananya dalam investai bersama dana para peserta. Perusahaan dan peserta berhak memperoleh bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari investasi. Sedangkan pada akad wakalah bil ujrah, perusahaan berhak mendapatkan fee sesuai dengan kesepakatan. Para peserta memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dananya dalam hal: kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pemasaran, dan investasi.

C.  Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional

Tentu saja prinsip tersebut diatas berbeda dengan yang berlaku di sistem asuransi konvensional, yang menggunakan prinsip transfer risiko. Seseorang membayar sejumlah premi untuk mengalihkan risiko yang tidak mampu dipikulnya kepada perusahaan asuransi. Dengan kata lain, telah terjadi jual-beli terhadap risiko kerugian yang belum pasti terjadi. Di sinilah cacat perjanjian asuransi konvensional. Sebab akad dalam Islam mensyaratkan adanya sesuatu yang bersifat pasti, apakah itu berbentuk barang ataupun jasa.

Perbedaan yang lain, pada asuransi konvensional dikenal istilah dana hangus, dimana peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi ketika dia ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Mekanisme tersebut tidak dikenal dalam konsep asuransi syariah.

Peserta yang baru masuk sekalipun, lantas karena satu dan lain hal ingin mengundurkan diri, dana atau premi yang sebelumnya sudah dia bayarkan dapat diambil kembali, kecuali sebagian kecil saja yang sudah diniatkan sebelumnya untuk dana tabarru’ (sumbangan) yang tidak dapat diambil.
Setidaknya, ada manfaat yang dapat diambil kaum muslimin dengan terlibat dalam asuransi syariah, di antaranya bisa menjadi alternatif perlindungan yang sesuai dengan hukum Islam. Produk ini juga bisa menjadi pilihan bagi umat pemeluk agama lain yang memandang konsep syariah lebih adil bagi mereka karena syariah merupakan sebuah prinsip yang sifatnya universal.

Risiko Pasar dalam Bank Syariah

I. latar belakang

Risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank (adverse movement). Variabel pasar adalah suku bunga dan nilai tukar, termasuk derivasi dari kedua jenis risiko pasar tersebut, yaitu perubahan harga options.

Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional bank seperti kegiatan treasury dari investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana (pinjaman dan bentuk sejenis), dan kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan.

II. Rumusan Masalah

1)      Pengertian resiko pasar

2)      Apa saja risiko pasar?

1.    Pengertian sensititivikasi terhadap resiko pasar.

Kesehatan atau kondisi keuangan dan non keuangan bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, pengelola, masyarakat pengguna jasa bank, bank indonesia pelaku otoritas pengawasan bank dan pihak-pihak lainnya. Kondisi bank tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan managemen resiko.

Bank harus dipersiapkan dalam  mengahadapi berbagai peristiwa dengan menjaga semua sumber resiko pasar yang dapat dikendalikan dan mencegah dampak negatif yang melebihi jumlah yang dapat ditanggung oleh modal bank. Dengan semakin kompleksnya instrumen keuangan yang terekspos  resiko pasar dan meningkatnya tingkat resiko yang dihadapi perbankan, bank dinilai perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meminimalkan dampak resiko, khususnya resiko pasar sehingga dapat dikendalikan dengan baik.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum No. 06/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, sensitifity to market risk merupakan penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor sensitifitas terhadap resiko pasar yang antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen modal atau cadangan yang dibentuk untuk mencover fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan potensial loss sebagai akibat fluktuasi suku bunga, komponen modal atau cadangan yang dibentuk untuk mencover fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan potensial loss sebagai akibat fluktuasi nilai tukar, dan kecukupan penerapan sistem managemen resiko pasar.

Resiko pasar mencakup resiko akibat perubahan suku bunga dan nilai tukar. Resiko tingakt suku bunga berkaitan dengan pergerakan suku bunga terhadap repricing gap antara aktiva dan pasiva bank. Sedangkan resiko nilai tukar berkaitan dengan potensi kerugian akibat pergerakan nilai tukar mata uang asing. Bank melakukan pengukuran potensi kerugian pasar dengan komsep value at Risk. Selain perhitungan value at Risk bank juga melakukan stress testing untuk mengukur potensi kerugian akibat pergerakan ekstrem dari nilai tukar dan tingkat suku bunga.

2.    Risiko Pasar

Risiko suku bunga

1)   Definisi

Risiko suku bunga adalah potensial kerugian yang timbul akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi atau transaksi bank yang mengandung risiko suku bunga.

2)   Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi

a)    Komisaris bank harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai jenis dan tingkat eksposur risiko suku bunga. Dalam proses persetujuan atas kebijakan dan strategi dimaksud, komisaris bank harus mengaitkan dengan tujuan keseluruhan kegiatan bank.

b)   Komisaris bank harus melakukan persetujuan atas kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan manajmen risiko suku bunga dan memastikan bahwa direksi bank mengambil langkah langkah yang diperlukan dalam rangka memantau dan mengendalikan risiko tersebut.

c)    Komisaris bank harus diinformasikan secara berkala oleh direksi mengenai eksposur risiko suku bunga dalam rangka pelaksannan pemantauan dan pengendalian tersebut. Informasi tersebut selanjutnya dirivew oleh komisaris untuk menilai kinerja direksi dan kesesuaian hasil kinerja dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

d)   Direksi bank bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bank memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko suku bunga yang memadai, terutama prosedur operasional secara harian.

e)    Direksi bank juga bertanggung jawab untuk memelihara:

·      Penetapan limit risiko suku bunga

·      Standar dan system pengukuran risiko suku bunga

·      Standar untuk penilaian posisi dan pengukuran hasil eksposur risiko suku bunga

·      Pelaporan risiko suku bunga dan proses review terhadap manajemen risiko suku bunga

·      Pengendalian intern terhadap penerapan manajemen risiko suku bunga

3)   Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit

a)    Bank harus memiliki kebijakan dan prosedur yang komprehensif dan tertulis untuk mengelola risiko suku bunga.

b)   Kebijakan dan prosedur tersebut harus menetapkan dan menguraikan garis tanggung jawab akuntabilitas yang melampaui keputusan pengelolaan risiko suku bunga dan harus secara jelas mencakup instrument yang diotorisasi, strategi lindung nilai, dan peluang pengambilan posisi.

c)    Kebijakan risiko suku bunga harus memuat parameter kuantitatif yang diperoleh dari penggunaan metode pengukuran risiko suku bunga.

d)   Seluruh kebijakan dan prosedur manajemen risiko suku bunga harus dikaji secara berkala dan direvisi apabila diperlukan.

e)    Penerapan selisih yang diterapkan antara suku bunga referensi dangan suku bunga pasar untuk menetapakan pricing transaksi tertentu dilakukan setelah bank mempertimbangkan kondisi keuangannya secara keseluruhan.

4)   Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan SIM risiko suku bunga

a)    Identifikasi risiko suku bunga

b)   Pengukuran risiko suku bunga

c)    Pemantauan risiko suku bunga

d)   System informasi manajemen risiko suku bunga

5)   Pengendalian risiko suku bunga

a)    Pengendalian risiko dan tanggung jawab manajemen operasional atas posisi yang dikelola hingga jatuh waktu harus ditetapkan dalam organisasi bank.

b)   Mengontrol dan memantau surat berharga dan obligasi

c)    Bank harus melakukan analisis mengenai kondisi dan prospek penerbit surat berharga dan obligasi

Risiko nilai tukar

1)   Definisi

Risiko nilai tukar adalah kerugian akibat pergerkan yang berlawanan dari nilai pada saat bank memiliki posisi terbuka.

2)   Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi

Direksi bank harus memastikan bahwa satuan kerja operasional bank yang melakukan kegiatan trading pada produk dan transaksi yang mengandung risiko nilai tukar harus memiliki SDM yang kompeten.

3)   Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit

a)    Bank harus memiliki kebijakan dan prosedur tertulis untuk mengelola resiko nilai tukar uang

b)   Kebijakan dan prosedur tersebut harus menetapkan dan menguraikan dengan jelas.

c)    Kebijakan resiko nilai tukar harus mengidentifikasi parameter kuantitatif yang menggambarkan tingkat resiko nilai tukar yang dapat di toleransi bank

d)   Seluruh kebijakan dan prosedur nilai tukar harus dikaji secara berskala dan direvisi apabila diperlukan

e)    Prosedur yang ditetapkan oleh bank harus mampu untuk melakukan konsilidasi

f)    Bank harus menetapkan limit internal Net Open Position (NOP) secara konsisten dalam rangka mencegah terjadinya pelampauan batas yang telah ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku

g)   Limit yang ditetapkan dalam kegiatan transaksi perdagangan FX Currensies harus konsisten dengan kebijakan pengambilan resiko secara keseluruhan.

4)   Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan SIM risiko nilai tukar

a)    Identifikasi risiko nilai tukar

b)   Pengukuran risiko nilai tukar

c)    Pemantauan risiko nilai tukar

d)   SIM risiko nilai tukar

5)   Pengendalian risiko nilai tukar

a)    Bank harus melaksanakan pengendalian risiko pasar dengan tujuan tertentu.

b)   Aktivitas fungsional atas satuan kerja bank yang tidak memiliki limit posisi FX currency tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi dengan risiko FX currency sehingga posisi yang tidak memiliki otoritas dapat segera diidentifikasi dan diatasi permasalahannya.

c)    Pengendalian risiko nilai tukar yang tepat harus ditetapkan dan diterapkan ecara efektif dalam rangka memenuhi batasan dan persyaratn yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Risiko markup

Bank syariah menghadapi risiko markup, karena nilai markup yang digunakan dalam  murabahah dan instrument keuangan lainnya adalah tetap selama jangka waktu perjanjian, sedangkan nilai tolok ukur dapat berubah. Ini berarti bahwa nilai markup yang berlaku bisa naik melampaui nilai bank yang tertuang dalam perjanjian, menyebabkan bank tidak memperoleh keuntungan dari nilai yang lebih tinggi. Dengan tidak adanya indeks tingkat pengembalian syariah, bank syariah menggunakan London Interbank Rate (LIBOR) sebagai patokan, yang menyejajarkan risiko pasar mereka dengan pergerakan tingkat LIBOR.

Risiko harga

Dalam kasus bay’ al-salaam (penjualan forward), bank syariah terekspos terhadap pergerakan harga komoditas selama periode antara pengiriman komoditas dan penjualan dengan harga pasar yang berlaku. Risiko ini sama dengan risiko pasar dari kontrak forward jika tidak dilindungi dengan benar. Untuk melakukan lindung nilai posisinya, bank bisa membuat perjanjian bay’ assalaam secara parallel (offset). Dalam kasus tersebut, bank menghadapi risiko pasar jika terjadi gagal bayar pada perjanjian pertama dan harus memenuhi kewajiban pada perjanjian kedua.

Risiko nilai asset yang disewakan

Dalam kasus kegiatan sebuah ijarah, bank menghadapi resiko pasar sebagai akibat dari penurunan nilai sisa asset yang disewakan pada akhir masa sewa atau, dalam kasus terminasi dini karena gagal bayar, selama masa perjanjian.

Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing muncul sebagai akibat dari ketidak sesuaian antara nilai asset dengan modal dan liabilitas dalam mata uang asing ( atau sebaliknya) atau antara ketidak sesuaian antar piutang asing dengan utang asing yang dinyatakan dalam mata uang domestic. Risiko nilai tukar bersifat spekulatif dan dapat menimbulkan laba atau rugi, bergantung pada arah pergeseran nilai tukar dan apakah bank berada dalam posisi net long atau net short. Misalnya dalam kasus posisi net long, depresiasi mata uang domestic akan memberikan keuntungan neto bagi sebuah bank sementara apresiasi akan menyebabkan kerugian. Pergerakan nilai tukar mata uang asing merupakan salah satu bentuk risiko transakasi yang timbul dari sifat perdagangan tangguhan dari beberapa kontrak yang ditawarkan oleh bank syariah, dimana nilai mata uang piutang yang jatuh tempo mungkin terdepresiasi atau nilai mata uang utang terapresiasi. Dengan  tidak adanya derivative yang di perdagankan untuk melindungi risiko nilai tukar, lembaga keuangan syariah lebih lanjut mengekspos risiko ini. Inilah alas an lain mengapa lembaga keuangan menghindar dari mengekspos diri mereka sendiri untuk atau membantu klien dari risiko nilai tukar.

Risiko harga surat berharga

Dengan pertumbuhan pasar untuk obligasi syariah (sukuk), bank syariah menginvestasikan sebagian harga mereka di surat surat berharga. Namun, asset dari surat berharga tersebut terpengaruh dari hasil di pasar. Mirip dengan surat berharga berpendapatan tetap, harga turun seiring dengan naiknya hasil dan sebaliknya. Bank syariah yang memegang surat berharga seperti ini terpapar dalam volatilitas hasil, kecuali mereka memegangnya sampai jatuh tempo. Dan juga pasar  sekunder dari surat berharga tersebut mungkin tidak likuid, menyebabkan bank syariah terpapar pada harga yang terdistorsi.

Risiko tingkat pengembalian

Risiko tingkat pengembalian berasal dari ketidak pastian dalam tingkat pengembalian yang diterima oleh bank syariah atas asset mereka. Ketidak pastian ini dapat menyebabkan perbedaan dari harapan pemegang akun investasi di sisi liabilitas. Makin besar perbedaan itu, makin besar pula risiko tingkat pengembalian. Cara lain dalam melihat hal ini adalah dengan menganggap bahwa risiko secara umum terkait dengan eksposur neraca secara keseluruhan, dimana ketidak sesuaian muncul antara asset bank dan saldo dari nasabah.